| 1. |
Pengguna Jasa |
: |
German Development Cooperation, GIZ Office Indonesia |
| 2. |
Nama Paket Pekerjaan |
: |
Policy Review of the Integration of JAMKESDA into National Health Insurance (JKN) amidst Decentralization and National Interests |
| 3. |
Lingkup Produk Utama |
: |
Survey dan Kajian |
| 4. |
Lokasi Proyek |
: |
Region I : Jambi, Batam Region II : Jawa Timur
Region III : Kalimantan Timur
Region IX : Sulawesi Barat, Maluku Region XI: Bali, NTT
Region XIII: Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan |
| 5. |
Nilai Kontrak |
: |
Rp 1.598.310.000,- |
| 6. |
No Kontrak |
: |
83259271 Tanggal 01 Agustus 2017 |
| 7. |
Waktu Pelaksanaan |
: |
01 Agustus 2017 – 31 Desember 2017 (5 bulan) |
| 8. |
Uraian Pekerjaan:
- Mendapatkan informasi mengenai kapasitas fiskal daerah (provinsi dan kabupaten) terkait kelanjutan kontribusi Jamkesda kepada BPJS Kesehatan.
- Untuk mengetahui hubungan antara jumlah peserta PBI baik di tingkat nasional maupun Jamkesda serta kapasitas fiskal daerah.
- Untuk menentukan manfaat Jamkesda tidak termasuk dalam manfaat JKN sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.
- Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat daerah yang belum terintegrasi Jamkesda ke JKN.
- Mendapatkan informasi mengenai daerah yang telah terintegrasi, namun hanya sejauh mereka mendaftarkan peserta berisiko tinggi.
- Mengidentifikasi dan menghasilkan rumusan kebijakan pemangku kepentingan untuk peran daerah di JKN, terutama terkait dengan kemauan politik, kapasitas fiskal, proses perumusan kebijakan Jamkesda.
- Membandingkan kriteria orang miskin dan hampir miskin sesuai dengan standar PBI di tingkat regional nasional, termasuk mekanisme untuk menentukan masyarakat PBI daerah (Jamkesda)
- Mengidentifikasi keanggotaan duplikat peserta Jamkesda dan PBI di tingkat nasional.
- Untuk memverifikasi bagaimana seseorang menjadi atau tidak menjadi peserta Jamkesda, khususnya bagi perempuan dan penyandang cacat.
- Untuk mendapatkan informasi tentang tugas dan kegiatan pelaksana Jamkesda setelah Jamkesda diintegrasikan ke dalam JKN.
- Menentukan mekanisme usulan anggaran untuk Jamkesda ke DPRD
- Mengidentifikasi manfaat Jamkesda lainnya sesuai dengan kondisi daerah.
- Mengembangkan strategi di tingkat nasional dan daerah dalam memiliki NIK sebagai persyaratan untuk mengintegrasikan keanggotaan ke JKN
- Untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik peserta Jamkesda, khususnya jenis kelamin, pekerjaan, cacat, dan kelompok rentan lainnya
- Menentukan hubungan antara ketersediaan dan kesetaraan tenaga kesehatan serta kapasitas fiskal daerah
- Untuk mengetahui hubungan antara ketersediaan dan kesamaan fasilitas kesehatan serta kapasitas fiskal daerah.
|
