2017 – Policy Review of the Integration of JAMKESDA into National Health Insurance (JKN) amidst Decentralization and National Interests

1. Pengguna Jasa : German Development Cooperation, GIZ Office Indonesia
2. Nama Paket Pekerjaan : Policy Review of the Integration of JAMKESDA into National Health Insurance (JKN) amidst Decentralization and National Interests
3. Lingkup Produk Utama : Survey dan Kajian
4. Lokasi Proyek : Region I : Jambi, Batam Region II : Jawa Timur

Region III : Kalimantan Timur

Region IX : Sulawesi Barat, Maluku Region XI: Bali, NTT

Region XIII:  Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan

5. Nilai Kontrak : Rp 1.598.310.000,-
6. No Kontrak : 83259271 Tanggal 01 Agustus 2017
7. Waktu Pelaksanaan : 01 Agustus 2017 – 31 Desember 2017 (5 bulan)
8. Uraian Pekerjaan:

  1. Mendapatkan informasi mengenai kapasitas fiskal daerah (provinsi dan kabupaten) terkait kelanjutan kontribusi Jamkesda kepada BPJS Kesehatan.
  2.  Untuk mengetahui hubungan antara jumlah peserta PBI baik di tingkat nasional maupun Jamkesda serta kapasitas fiskal daerah.
  3. Untuk menentukan manfaat Jamkesda tidak termasuk dalam manfaat JKN sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.
  4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat daerah yang belum terintegrasi Jamkesda ke JKN.
  5. Mendapatkan informasi mengenai daerah yang telah terintegrasi, namun hanya sejauh mereka mendaftarkan peserta berisiko tinggi.
  6. Mengidentifikasi dan menghasilkan rumusan kebijakan pemangku kepentingan untuk peran daerah di JKN, terutama terkait dengan kemauan politik, kapasitas fiskal, proses perumusan kebijakan Jamkesda.
  7. Membandingkan kriteria orang miskin dan hampir miskin sesuai dengan standar PBI di tingkat regional nasional, termasuk mekanisme untuk menentukan masyarakat PBI daerah (Jamkesda)
  8. Mengidentifikasi keanggotaan duplikat peserta Jamkesda dan PBI di tingkat nasional.
  9. Untuk memverifikasi bagaimana seseorang menjadi atau tidak menjadi peserta Jamkesda, khususnya bagi perempuan dan penyandang cacat.
  10. Untuk mendapatkan informasi tentang tugas dan kegiatan pelaksana Jamkesda setelah Jamkesda diintegrasikan ke dalam JKN.
  11. Menentukan mekanisme usulan anggaran untuk Jamkesda ke DPRD
  12. Mengidentifikasi manfaat Jamkesda lainnya sesuai dengan kondisi daerah.
  13. Mengembangkan strategi di tingkat nasional dan daerah dalam memiliki NIK sebagai persyaratan untuk mengintegrasikan keanggotaan ke JKN
  14. Untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik peserta Jamkesda, khususnya jenis kelamin, pekerjaan, cacat, dan kelompok rentan lainnya
  15. Menentukan hubungan antara ketersediaan dan kesetaraan tenaga kesehatan serta kapasitas fiskal daerah
  16. Untuk mengetahui hubungan antara ketersediaan dan kesamaan fasilitas kesehatan serta kapasitas fiskal daerah.

 

Updated: August 2, 2018 — 7:30 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MADEP © 2018 Term Of Use - Privacy Policy