2017 – Jasa Konsultasi Penyusunan Anjab (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja)

 

1. Pengguna Jasa : Pemerintah Kota Bogor
2. Nama Paket Pekerjaan : Jasa Konsultasi Penyusunan Anjab (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja)
3. Lingkup Produk Utama : Manajemen SDM
4. Lokasi Proyek : Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia
5. Nilai Kontrak : Rp 117.711.000,- Tanggal 29 Maret 2018
6. No Kontrak : 027/02-ANJAB.ABK/PPK/II/2017
7. Waktu Pelaksanaan : 29 Maret 2017 – 24 September 2017 (6 bulan)
8. Uraian Pekerjaan:

Maksud pekerjaan/pengadaan jasa konsultansi penyusunan analisa jabatan untuk

(i)     merumuskan informasi jabatan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, yang dapat dimanfaatkan unutk kepentingan kelembagaan ketatalaksanaan dan penataan kepegawaian.

(ii)    mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan pada Perangkat Daerah dan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang professional, transparan, proporsional dan rasional

Tujuan pekerjaan/pengadaan jasa konsultansi penyusunan Analisa Jabatan untuk :

(i)     membangun PNS yang profesional dan produktif secara sistematis untuk merumuskan informasi jabatan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(ii)    Tujuan pekerjaan/pengadaan jasa konsultansi penyusunan Analisa Beban Kerja dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarka analisis beban kerja.

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan jasa konsultansi tersusunnya dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja pada 11 perangkat daerah, yaitu :

1.        Sekretariat Daerah

2.        Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.        Dinas Perumahan dan Permukiman

4.        Dinas Lingkungan Hidup

5.        Dinas Perhubungan

6.        Dinas Sosial

7.        Dinas Perindustrian dan Perdagangan

8.        Dinas Pertanian

9.        Dinas Kesehatan

10.     Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

11.     Badan Pendapatan Daerah

Updated: August 2, 2018 — 7:34 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *